Semarang -
Kalangan Perbankan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan sebagai dampak krisis keuangan global. Namun demikian, dengan kerja keras yang dilakukan oleh dunia perbankan, lambat laun krisis dimaksud mampu diatasi, sehingga tidak berdampak luas bagi perekonomian bangsa. Hal ini ditandai dengan semakin bergairahnya dunia usaha di Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai pemangku kebijakan perbankan nasional diharapkan terus mengembangkan upaya inovatif dan meningkatkan kualitas pelayanan agar makin memantapkan kondusivitas perekonomian bagi para pelaku dunia usaha.
Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Tengah dalam sambutan tertlis yang dibacakan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Sriyadhi, MM pada pertemuan tahunan Perbankan 2010, di Kantor Bank Indonesia Semarang hari ini, Selasa (26/1). Forum tersebut dihadiri oleh Pimpinan Regional Bank Indonesia Jateng-DIY, segenap Dewan Komisaris dan Direksi Bank Indonesia Jateng-DIY, Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah.
Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah komulatif Triwulan I – III tahun 2009 sebesar 4,8% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 4,2%, hendaknya kita tidak berpuas diri, karena ke depan masih ada peluang untuk dioptimalkan. Laju inflasi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 3,32% menjadi pondasi ekonomi yang baik bagi pembangunan ekonomi ke depan. Untuk itu, kita harus terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan laju inflasi di Jawa Tengah, sehingga kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.
”Selain itu, kita juga harus terus berupaya meningkatkan ekspor yang selama tahun 2009 agak tertahan, sebagai akibat adanya krisis global,” tandas Gubernur.
Gubernur Bibit Waluyo mengingatkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 34,5 juta jiwa, 60 % diantaranya hidup di pedesaan. Kegiatan pembangunan daerah pelaksanaannya disemangati oleh gerakan Bali Ndeso Mbangun Deso. Gerakan tersebut merupakan sebuah gerakan moral yang secara konseptual diarahkan pada penanganan permasalahan di pedesaan, utamanya pada sektor pertanian dalam arti luas dan Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) di Jawa Tengah.
Menurutnya, secara filosofis, desa merupakan miniatur negara dengan segala potensi, sumberdaya dan permasalahannya, sehingga melalui penanganan dan langkah konkret untuk membangun desa berarti telah memberikan kontribusi dalam menangani sebagian besar permasalahan pembangunan. Oleh karena itu dia menilai, rapat tahunan ini sangat positif sebagai sarana untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya dan memantapkan rencana kerja ke depan yang lebih konkret
“Dengan mencermati kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa UMKM di Jawa Tengah mampu berperan menggiatkan roda perekonomian daerah, utamanya dalam penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dan pertanian,” jelasnya.
Di sisi lain, bidang-bidang pembangunan yang dinilai berperan besar sebagai “penghela” ekonomi, telah berkembang, meskipun masih perlu dioptimalkan dan disinergikan, sehingga menarik laju perkembangan sektor yang lain. Bidang pembangunan yang berperan sebagai penghela tersebut yaitu Pertanian dalam arti luas, UKM/IKM yang berorientasi ekspor, dan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan. Terkait dengan hal itu, dukungan dunia perbankan di Jawa Tengah sangat dibutuhkan untuk ikut mendorong dan meningkatkan sektor-sektor ekonomi tersebut dengan penyaluran kredit lunak kepada sektor pertanian yang masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor industri dan perdagangan.
Gubernur Jateng minta agar mencermati beberapa hal sebagai pertimbangan perumusan kebijakan perbankan, antara lain pertama, Perbankan Indonesia di Jawa Tengah, kiranya perlu menambah alokasi pemberian Skim Kredit, utamanya pada UMKM dan sektor pertanian di perdesaan guna mendorong produktivitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dukungan Skim Kredit ini sangat penting, antara lain untuk pembangunan resi gudang penyimpanan hasil pertanian dan pengadaan mesin pengolah hasil pertanian,
kedua, perlu dikaji lebih cermat tentang rumusan kebijakan fiskal terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat memberikan proteksi terhadap produk lokal agar tidak mematikan produsen lokal, utamanya produk yang dihasilkan dari UMKM di pedesaan.
Selain itu, dunia perbankan di Jawa Tengah juga saya minta ikut mendukung pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing ekonomi Jawa Tengah. Untuk pemberdayaan UMKM, kami memberikan apre-siasi kepada perbankan yang telah berpartisipasi aktif, sehingga ke depan diharapkan UMKM akan semakin meningkat.
Khusus kepada Bank Indonesia, Gubernur Bibit Waluyo juga memberikan apresiasi atas upayanya selama ini lebih memperhatikan UMKM. Upaya yang ditempuh Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang bersama dunia perbankan dan Pemerintah Pro-vinsi Jawa Tengah dalam Satuan Tugas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) perlu terus didayagunakan agar menjadikan UMKM sebagai entitas bisnis yang siap menjalankan usahanya secara sustainable, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan UMKM dengan berbasis klaster, yang saat ini sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat membantu UMKM dan industri kecil padat karya untuk makin berkembang. Perkembangan mereka sebaiknya diarahkan kepada penggunaan teknologi dan kualitas desain yang semakin meningkat. Kiranya tidak berlebihan jika saya kemukakan perlunya pertimbangan etis perbankan, agar tidak terlampau mementingkan core business-nya saja, tetapi juga peka dan tanggap serta memberikan perhatian yang optimal tanpa meninggalkan prinsip prudensial terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perbankan menjalankan operasinya.
Ditambahkan, peluang ekspor ke berbagai negara masih terbuka luas. ”Kita jangan hanya terpaku pada negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat saja, tetapi juga membuka peluang ke wilayah Timur Tengah dan Eropa Timur,” pintanya.
Beberapa misi dagang yang dilakukan bekerjasama dengan KADIN telah menuju ke arah itu. Penerapan ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) pada tahun ini memberikan tantangan kepada kita untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas, agar produk kita mampu bersaing di pasar bebas ACFTA ini, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.
”Saya sangat mendukung upaya pengendalian inflasi di Jawa Tengah, yang dilakukan secara lintas instansi melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Harga (TPPH) Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah sering menerima rekomendasi TPPH setiap bulan, mengenai perkembangan harga terkini dan upaya antisipasi ke depan,” tambahnya. Dia berharap, tim ini mampu bekerja lebih baik lagi, dan menghasilkan informasi yang semakin berkualitas. (Humas_*BS)
No comments:
Post a Comment